Layanan Hukum

HELP YOU FIND A SOLUTION, HELP ME TO SHARE WHAT I HAVE.

HELP YOU FIND THE ANSWER TO YOUR PROBLEM, HELP ME THINK SCIENCE MUST BE USEFUL.

 

Keahlian KAMI
  • (Hukum Pidana)
  • (Hukum Perdata & Keluarga)
  • (Hukum Pertanahan & Property)
  • (Hukum Ketenagakerjaan)

Suatu ilmu yang mengatur tindak tanduk perbuatan manusia, yang memiliki sifat memaksa dalam penerapannya, sehingga ada akibat “efek jera” didalamnya.

Hukum Pidana terdiri dari pidana umum (yang terdapat dalam KUHP) dan pidana khusus (yang terdapat diluar KUHP seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hukum pidana yang sering terdapat disekeliling kita yaitu:

  1. Dalam KUHP: Tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pencurian, Pembunuhan, Pemerkosaan, Penganiayaan, Pengeroyokan, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan Terhadap Kepala Negara; 
  2. Aturan Tindak Pidana Khusus (Diluar KUHP) yaitu: Tindak Pidana Narkotika, Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Bea Cukai, Pajak, Berita Bohong.

Perbuatan yang berkaitan dengan 2 orang atau lebih yang memiliki akibat hukum yang hanya dirasakan bagi pihak yang berkaitan langsung dengan perbuatan tersebut, tanpa mengganggu kepentingan umum.

Contohnya:

  1. Hukum Perdata terdiri dari Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang dilahirkan dari perjanjian;
  2. Hukum Keluarga juga bagian dari hukum Perdata namun fokusnya yaitu: perceraian, isbat nikah, harta warisan, wasiat, harta gono-gini, hak asuh anak, wali anak, wali hakim. 
  1. Membahas mengenai kedudukan hukum mulai dari tanah yang belum memiliki status sampai tanah yang telah memiliki status termasuk didalamnya tanah sengketa dan tanah yang dijaminkan;
  2. Properti merupakan bagian dari tanah yang telah dibangun tembok dan atap diatas permukaan tanah, yang menjadi suatu hunian bagi masyarakat, yang tidak lepas dari sengketa kepemilikan, sengketa dalam jaminan dan merupakan bagian dari warisan juga.
  1. Hukum yang berkaitan dengan perpajakan termasuk didalamnya penghitungan administrasi pajak dari setiap wajib pajak dan barang-barang yang harus dikenakan pajak;
  2. Penunggakan pajak, masalah sengketa administrasi perpajakan, penggelapan pajak dan tindak pidana perpajakan.
  1. Hukum Investasi atau yang biasa dikenal Pasal Modal Indonesia. Di Indonesia untuk melakukan penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang kita ketahui bersama hukum investasi tidak lepas dari resiko, semakin besar investasinya semakin besar juga resiko yang akan dihadapi. Maka dari itu untuk melakukan investasi tidak bisa hanya mengandalkan “uang yang cukup” namun juga paham mengenai kedudukan hukum seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal.
  2. Hukum Asuransi yaitu aturan yang ditujukan kepada penanggung dan tertanggung untuk mengatur perbuatan hukum yang dilakukan dalam “asuransi” tertentu. Asuransi juga tidak lepas dari permasalahan hukumnya sendiri karena hukum asuransi erat kaitannya dengan konsumen yang menggunakan “asuransi” untuk kepentingannya dikemudian hari, namun seiring berjalannya waktu sering disalah gunakan oleh pihak lain.

Mengenai Hukum Persaingan Usaha tidak lepas dari ekonomi, dimana dalam ekonomi terdapat penjual dan pembeli. Jika melihat pada aspek ekonomi, persaingan usaha itu sendiri terdapat didalamnya merger, akuisisi dan perbuatan ekonomi lainnya yang mengarah kepada berapa besar keuntungan yang akan didapat dari perbuatan ekonomi tersebut. Namun disisi lain perbuatan ekonomi, tidak bisa lepas dari hukum yang mengatur dan mengelilinya baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang yang mengatur mengenai Persaingan Usaha dan Undang-Undang terkait lainnya, karena jika hal tersebut tidak di indahkan maka semata-mata hanya akan merugikan pihak baik penjual maupun pembeli lainnya.

Hukum Pengangkutan atau dapat juga dimaksud perjanjian dalam pengangkutan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang sampai tiba ditempat tujuan dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar jasa pengangkut.

Dalam konteks jasa pengangkutan tidak lepas dari kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian baik bagi pengangkut maupun pengirim. Namun, yang jelas  perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain baik dengan kelalaian maupun kesengajaan dapat dimintakan ganti kerugian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

  1. Pengaturan yang Umum diatur dalam perusahaan yaitu seperti wajib adanya Peraturan Perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki minimal karyawan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga dalam peraturan perusahaan tersebut wajib diatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.
  2. Hukum Perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Jenis usaha dan bentuk usaha tersebut diatur dalam bentuk hukum agar supaya hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait didalamnya terlindungi, termasuk juga didalamnya warga negara asing yang membuat perusahaan atau bersinergi perusahaannya di Indonesia.

Hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja yang terdiri dari masalah jam kerja, upah/gaji, hak cuti, hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat serta hak-hak lain yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri, tenaga kerja merupakan pihak yang lemah dimana tenaga kerja hanya menerima arahan dari pimpinan perusahaan suka atau tidak suka karena jika tidak suka kemungkinan besar yang terjadi adalah pemecatan. Sedangkan undang-undang sendiri telah mengatur sedemikian rupa hak-hak pekerja/tenaga kerja, sehingga selama bekerja tidak disewenang-wenangkan oleh Perusahaan.

Bank merupakan lembaga pembiayaan dimana lembaga tersebut sangat banyak membantu masyarakat baik penyaluran dana maupun peminjaman dana.

Namun lembaga perbankan tidak lepas dari permasalah didalamnya, dari mulai penggelapan yang dilakukan oleh pihak hak, prosedur peminjaman yang dilakukan bertentangan dengan hukum hingga perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara jika lembaga perbankan tersebut masuk dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Pada dasarnya kepailitan adalah proses dimana debitur tidak mampu bayar hutang-hutangnya dan diminta pertanggung jawaban didepan pengadilan dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Didalam kepailitan juga diatur mengenai hak-hak kreditur dan juga debitur meskipun debitur dinyatakan pailit. Ada juga pengaturan bagaimana kurator dan hakim pengawas mengatur dan menyelesaikan pembagian hutang-hutang debitur kepada kreditur agar hutang tersebut dibayarkan.

Tidak cukup sampai permasalahan kepailitan, adanya juga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang) sebagai mekanisme yang diberikan Undang-Undang bagi debitur yang beritikad baik ingin membayar hutangnya.

Kepailitan dan PKPU tentu berbeda dari pengertian dan penerapan. Seiring juga perkembangan kasus-kasus kepailitan yang lebih kompleks.

Merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum atas karya ciptanya.

Yang pada dasarnya negara menjamin kepemilikan karya cipta yang diciptakan seseorang yang “tidak sama” dengan pihak manapun, sehingga jika adanya suatu kesamaan maka negara memberikan ruang untuk saling membuktikan karya cipta dipengadilan.

Merupakan konsep sumber daya alam yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikelola bersama pelaku usaha.

Didalamnya juga terdapat konsep desentralisasi dan otonomi daerah karena sebagian besar Energi dan Sumber Daya termasuk didalamnya pertambangan terdapat di daerah-daerah dan bahkan dikota-kota besar sudah tidak terdapat Energi dan Sumber Daya tersebut.

Permasalahan kemudian yang banyak timbul terkait mengenai perizinan baik yang pelaku usaha keluhkan ke Pemerintah maupun masyarakat keluhkan kepada pelaku usaha dan Pemerintah. Hal ini tidak serta merta lepas dari aturan hukum yang diterapkan.

Disisi lain adanya masalah yang lebih kompleks terkait mengenai kedudukan saham pada setiap perusahaan sebagai pelaku usaha dalam perusahaan pertambangan.

Sebuah aturan yang mengatur mengenai perusahaan yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi.

Aturan dalam telekomunikasi di Indonesia mengatur mengenai persaingan bisnis, perlindungan konsumen, perizinan, pengamanan data pribadi, tarif dan frekuensi penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi.

Permasalahan telekomunikasi juga tidak sedikit seiiring dengan perkembangan teknologi yang lebih depan dibandingkan dengan aturan hukum tertulis.

Transportasi seyogyanya dibuat untuk membantu masyarakat berpindah tempat dari satu tempat ketempat yang lain dan memudahkan proses pengiriman barang dari tempat satu ke tempat yang lain.

Transportasi baik darat, laut dan udara memiliki aturan mainnya masing-masing. Cakupan aturan hukum transportasi sangat luas mulai dari perizinan, pembuatan/produksi, export import, perlindungan penggunaan jasa dan juga permasalahan pajak.

Perjanjian dibuat harus berdasarkan syarat-syarat perjanjian, hal ini diperlukan agar nantinya perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian juga di buat untuk melindungi kepentingan hukum para pihak agar nantinya memiliki perbuktian secara tertulis, sehingga perjanjian haruslah dibuat atas dasar suatu kepentingan karena pada akhirnya perjanjian tersebutlah yang akan membuktikan suatu perbuatan hukum.

Berbeda dengan pembuatan perjanjian, dalam hal review perjanjian diperuntukan hanya untuk melihat kedudukan perjanjian yang telah dibuat namun membutuhkan pihak ke 3 untuk melihat isi dan duduk hukumnya. Hal ini juga sama dengan kedudukan hukum perjanjian itu sendiri selain pembuatannya harus berdasarkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, harus tertera juga kepentingan, hak dan kewajiban para pihak dalam pembuat undang-undang agar nantinya perjanjian tersebut menjadi bukti tertulis mengenai suatu perbuatan hukum.

Biarkan pengalaman kami membantu dan menjadi panduan anda

Dapatkan konsultasi pertama anda disini

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by