Penjualan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum “LUNAS” Merupakan Tidak Pidana!

 

Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Fidusia berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 butir 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pemidanaan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

Selain hal tersebut diatas, diatur juga mengenai pemidanaan terhadap pemberi fidusia sebagaimana tersebut dalam pasal 36 yaitu “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuam tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut ditujukan kepada si pemberi fidusia, dimana tindakan mengalihkan tanpa sepengetahuan penerima jaminan fidusia baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo merupakan suatu tindak pidana.

Selain dikenakan Pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, terhadap pemberi fidusia juga dapat dikenakan Pasal mengenai Penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP yang biasanya dijadikan Pasal tambahan yang melengkapi pengenaan pemidaan terhadap pemberi fidusia.

Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jika dikaitkan dengan kasus si pemberi fidusia yang mengalihkan kepada pihak ketiga benda yang dijaminkan fidusia, maka terdapat unsur-unsur pidana Penggelapan yang dapat dikenakan kepada si pemberi fidusia tersebut, yaitu:

  1. (Barang siapa), yang dimaksud barang siapa yaitu orang perorangan yang melakukan tindak pidana dan dalam kasus ini yaitu si pemberi fidusia;
  2. (Dengan sengaja), yang dimaksud dengan sengaja yaitu si pemberi fidusia sadar dengan perbuatan yang ia lakukan memiliki tujuan tertentu dan menimbulkan akibat yang dilarang;
  3. (Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan). Kepunyaan orang lain disini (yaitu adalah miliki penerima fidusia), yang harus di tekankan yaitu si pemberi fidusia tidak melakukan pencurian terhadap benda jaminan fidusia, melainkan benda tersebut dikuasai pemberi fidusia melalui prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia yang berlaku, namun setelah dikuasai itu barulah si pemberi fidusia melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan kepada pihak ketiga yang seharusnya tidak diperbolehkan karena belum lunasnya benda jaminan tersebut yang menjadi tanggungan oleh pemberi fidusia untuk melunasinya. Perbuatan pemberi fidusia inilah yang dikatakan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Lalu bagaimana kedudukan objek jaminan fidusia jika telah dialihkan oleh pemberi fidusia?

Berdasarkan pasal 20 menyatakan “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) “pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru dan harus didaftarkan peralihan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Aturan diatas mengatur mengenai kemanapun dialihkan “benda jaminan fidusia”, hutang tersebut tidak akan hapus selama belum dilunasi kepada pemberi fidusia, dan kalaupun dialihkan secara taat hukum harus tetap didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia untuk mengetahui kepada siapa pembebanan jaminan tersebut dialihkan. Sehingga bagaimana jika pihak ke 3 menjadi korban karena membeli “benda jaminan fidusia” dari pemberi fidusia yang ternyata belum lunas? apakah pihak ke 3 dapat dimintakan pertanggung jawaban? tentu tidak, karena pihak ke 3 membeli benda jaminan fidusia dengan itikad baik dari pemberi fidusia, sehingga yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya yaitu pemberi fidusia itu sendiri.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by