PENIPUAN YANG KENTAL DALAM PINJAMAN ONLINE

Pinjaman online merupakan pinjaman yang sangat menggiurkan. Dikatakan menggiurkan karena proses yang tidak rumit seperti melakukan peminjaman di lembaga keuangan seperti perbankan dan pencairannya pun sangat cepat. Namun hal ini tidak lepas dari masalah karena tidak diberikan edukasi dan informasi yang jelas terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang diberitahukan hanya kemudahan-kemudahannya saja sehingga saya dapat katakan “menggiurkan” pinjaman online ini. Terlebih lagi sudah banyak pihak yang merasa dirugikan dengan cara dan perbuatan yang dilakukan pihak peminjaman online ini. Maka dari itu mari kita bahas unsur dalam pasal 378 KUHP mengenai “perbuatan curang” atau “penipuan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Untuk memahami seseorang dapat tidaknya dikenakan persangkaan atau dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur pasal yang penting dalam 378 KUHP. Unsur pasal merupakan komponen atau syarat yang harus dipenuhi dalam suatu dugaan tindak pidana untuk dapat menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak oleh hakim. Unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Hoge Raad 29 Maret 1949, dimana (Hoge Raad (HR) adalah Mahkamah Agung Belanda, jika di Indonesia di kenal Mahkamah Agung (MA) Indonesia yaitu:

  1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
  2. Tipu muslihat;
  3. Rangkaian kebohongan;
  4. Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang;
  5. Menggerakkan untuk memberi hutang;
  6. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan

Berikut pengertian unsur tersebut diatas didasarkan pada yurisprudensi atau putusan hakim.Yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum” yaitu pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (Hoge Raad 27 Mei 1935).Maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata ditujukan terhadap menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Maksud itu dapat juga jatuh berbarengan dengan maksud untuk melindungi para pemilik toko terhadap praktek-praktek yang terlarang. Untuk adanya maksud dari pelaku adalah cukup bahwa timbul kemungkinan untuk memperbesar jumlah penjualan (debet) para pelaku (Hoge Raad 21 Februari 1938).

Apabila orang digerakan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu (Hoge Raad 29 April 1935).

Yang dimaksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum yaitu menggerakkan orang untuk memberi suatu pinjaman dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (Hoge Raad 28 November 1921).

Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa seseorang untuk menerimanya (Hoge Raad 30 Januari 1911).

Rangkaian kebohongan

Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebohongan (Hoge Raad 8 Maret 1926).

Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar (Hoge Raad 19 Januari 1942).

Yang dimaksud menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang yaitu untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu “berpindah” kekuasaan, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (Hoge Raad 23 Maret 1931).

Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri (Hoge Raad 24 Juli 1928).

Masuk dalam unsur “supaya memberi hutang”. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 39 K/Pid/1984 tertanggal 28-08-1984 menyatakan bahwa perbuatan “menggerakan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakan. Jika si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 66 K/Pid/1959 tertanggal 11-08-1959.

Pinjaman yang dilakukan secara online dapat dikatakan penipuan jika pihak peminjam tidak menjelaskan secara rinci hak-hak dan kewajiban apa saja yang akan dibebankan dan didapatkan oleh si peminjam, yang menyebabkan dan menggerakkan si peminjam untuk melakukan hutang dengan hanya memberi tau yang “baik-baiknya” saja atau keuntungan-keuntungan saja namun disisi lain sangat banyak hak-hak yang harus ditanggung oleh penerima dana tapi tidak diberi tahu sebelumnya, maka berdasarkan unsur pasal 378 KUHP, dimana terpenuhinya unsur: (1) “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” (maksud menguntungkan diri disini yaitu dengan adanya uang yang dikeluarkan oleh si peminjam maka akan menghasilkan bunga untuk peminjaman tersebut sehingga adanya keuntungan yang didapat dari bunga (bunga didapat dari peminjaman yang dilakukan secara cacat prosedural), melawan hukum disini karena perbuatan yang dilakukan oleh si peminjam bertentangan dengan proses peminjaman yang seyogyanya dilakukan pada umumnya, bukan kepada konsep peminjaman yang dilakukan secara online, tapi kepada proses peminjaman yang keluar dari prosedural semestinya, sedangkan secara pemahaman kita semua dengan melakukan peminjaman apalagi dalam dunia maya atau online sudah seharusnya lebih sulit karena selain tidak bertemu langsung dengan yang ingin meminjam, basic atau background peminjam juga harus diketahui untuk nantinya berhubungan dengan pengembalian peminjaman.

(2) “Tipu muslihat” berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad 30 Januari 1911 menyatakan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa seseorang untuk menerimanya. Gambaran keliru disini karena pemahaman tentang si calon peminjam keliru menilai pinjaman online ini memudahkannya justru sebaliknya malah sangat merugikan, dengan mengejar, memaksa untuk melakukan pinjaman online, setelah dari pada itu jatuh tempo terjadi dan peminjam tidak mampu melunasi tepat waktu, munculnya gambaran keliru yang tidak diketahui oleh si peminjam jika pada akhirnya penagihan yang dilakukan oleh DC (debt collector) sangat merugikan si peminjam online tersebut, yaitu dengan meneror terus menerus, menghubungi sanak keluarga, teman-teman dekat sehingga mempermalukan si peminjam online ini.

(3) “Rangkaian kebohongan”, berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad 19 Januari 1942 menyatakan untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar, sehingga satu kebohongan atau ketidak terbukaan informasi dengan kesengajaan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari kebohongan itu sendiri, hal ini sangat erat kaitannya dengan tipu muslihat yang dilakukan dengan ketidak terbukaan informasi, hak dan kewajiban yang valid yang seharusnya dilakukan oleh si pemberi pinjaman online.

(4) “Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang” sebagai unsur pasal 378 KUHP tidak masuk dalam rangkaian unsur terkait dengan peminjaman online, namun tidak perlu khawatir karena unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” merupakan atau dengan “supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, sehingga cukup dengan unsur “menggerakkan untuk memberi hutang” dapat dikenakan penipuan pasal 378 KUHP.

(5) Menggerakkan untuk memberi hutang, masuk dalam unsur “menggerakkan supaya memberi hutang”. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 39 K/Pid/1984 tertanggal 28-08-1984 menyatakan bahwa perbuatan “menggerakan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakan. Terkait peminjaman online ini, adanya orang yang digerakkan dengan kemudahan-kemudahan tersebut agar supaya membuat si peminjam online ini melakukan hutang kepadanya.

Berikut ciri pinjaman online yang illegal:[1]

  1. Adanya penawaran produk yang memaksa;
  2. Tidak berlakukan persyaratan;
  3. Menerapkan uang muka;
  4. Informasi penyelenggara pinjaman online tidak valid;
  5. Meminta informasi pribadi;
  6. Bayar tagihan ke rekening pribadi atau e-money;
  7. Tampilan meda sosial tidak profesional.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

[1] https://www.cermati.com/artikel/waspada-penipuan-pinjol-via-media-sosial-ayo-kenali-ciri-cirinya (waspada penipuan pinjaman online via media sosial, ayo kenali ciri-cirinya).

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by