PENCURIAN DALAM KELUARGA (APAKAH DAPAT DILAKUKAN LAPORAN POLISI?)

Sebelum membahas mengenai pencurian yang dilakukan didalam keluarga, ada baiknya dipahami terlebih dahulu pasal mengenai pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu.

Dalam hukum pidana di Indonesia diatur jelas mengenai “pengambilan barang kepunyaan orang lain” yang biasa dikenal dengan “pencurian”. Meskipun jumlah pencurian yang dilakukan relatif kecil namun dalam hukum pidana tidak mengatur mengenai besar kecilnya jumlah yang dicuri oleh pelaku tindak pindana pencurian, sehingga berapapun besar jumlah yang dicuri tetap dapat dilakukan proses pemidaan terhadap pelaku. Berangkat dari pasal 362 KUHP tersebut diatas, dikenal juga dalam pasal 367 KUHP mengenai pencurian yang dilakukan didalam keluarga yaitu:

  1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana;
  2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;
  3. Jika menurut lembaga matriarlkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu. 

Maksud pasal 367 ayat 1 KUHP yaitu baik suami atau istri yang memang masih tinggal selayaknya suami istri pada umumnya, tidak dapat di laporkan ke kepolisian dan diadakan penuntutan pidana. Penuntutan pidana terjadi dengan adanya laporan ke kepolisian terlebih dahulu mengenai suatu perbuatan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setelah adanya laporan pihak penyidik dari kepolisian mengumpulkan bukti yang terdiri dari alat bukti dan barang bukti, setelah bukti tersebut lengkap dilimpahkan atau diberikannya berkas-berkas tersebut kepada jaksa yang nantinya akan melakukan penuntutan sebagai jaksa penuntut umum di Pengadilan. Kalimat yang tertera dalam pasal 367 ayat 1 KUHP yang mengatakan “tidak mungkin diadakan tuntutan pidana”, diartikan tidak dapatnya dilakukan mekanisme seperti yang tersebut diatas karena dalam KUHP sendiri tidak membenarkan terhadap pelaku dilakukan proses pemeriksaan pada peradilan Pidana.

Maksud pasal 367 ayat 2 KUHP yaitu dapat dilihat perbedaan antara ayat 1 dan 2, dalam ayat 1 “jika suami (istri) yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta maka tidak dapat dilakukan penuntutan”, berbeda dengan ayat 1 dalam ayat 2 “jika suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan”, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah mereka sudah tidak saling hidup bersama layaknya suami istri pada umumnya, sehingga dapat dituntut pidana jika adanya aduan dari korban tindak pidana tersebut.

Sama halnya dengan suami istri yang sudah tidak hidup layaknya suami istri lagi, jika merupakan keluarga sedarah atau semenda garis lurus maupun menyimpang sampai derajat kedua, maka dapat dituntut pidana jika adanya aduan dari korban tindak pidana tersebut. Perbedaan yang dapat dipahami disini juga bahwa dalam ayat 2 dapat dituntutnya pelaku tindak pidana meskipun merupakan “pencurian didalam keluarga” dengan memperhatikan pelaku tersebut didalam keluarga apakah pernikahannya sudah tidak seperti suami istri pada umumnya, dan merupakan keluarga sedarah atau semenda, asalkan adanya pengaduan dari korban pencurian tersebut.

Hal ini menjadi penting karena dalam hukum pidana di kenal istilah delik biasa dan delik aduan. Delik ini sangat berhubungan erat dengan pemprosesan perkara pidana nantinya. Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang korban, maka meskipun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik, tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, pada delik aduan, hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sehingga untuk pasal 367 ayat 2 KUHP yang menyatakan dapat diadakan penuntutan jika adanya pengaduan yang terkena kejahatan, masuk dalam delik aduan “hanya bisa diproses pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana”.

Maksud pasal 367 ayat 3 KUHP yaitu terkait seseorang yang menjadi bapak karena satu dan lain hal dan bukan merupakan bapak kandung, dan seorang tersebut tidak berada satu atap dengan bapak kandungnya, jika “bapak” tersebut melakukan tindak pidana pencurian didalam keluarga, maka berlaku aturan pada ayat 2 yang menyatakan “hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” sehingga wajib adanya pengaduan atau laporan terlebih dahulu dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Hal ini menjadi penting diketahui dan dibahas karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kedudukan pencurian yang dilakukan didalam keluarga. Memang menjadi tidak etis jika dilakukan laporan kepada pihak berwajib dan dilakukan penuntutan pidana karena “keluarga sendiri atau saudara sendiri”, karena kita hidup dalam budaya timur yang sangat mengutamakan adat istiadat dalam kehidupan berkeluarga, namun tidak sedikit juga perbuatan tersebut sangat mengganggu karena merupakan perbuatan tercela.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by