KENAPA NEGARA HARUS MENGATUR UNGGAS TETANGGA DALAM RUU KUHP?

Sabtu, 12 Oktober 2019

 

Pada dasarnya hukum pidana dibuat untuk mengatur tindak tanduk perbuatan manusia agar tidak menggangu kepentingan manusia lainnya dan hukum pidana bersifat memaksa agar manusia yang melakukan tindak pidana benar-benar diberi sanksi agar jera dan manusia lain yang melihat sanksi tersebut diterapkan, tidak berani melakukan tindak pidana.

Terkait mengenai aturan “unggas yang masuk kepekarangan tetangga dapat dipidana denda” menurut hemat penulis hal tersebut memang harus di atur karena kalau teman-teman baca pasal 287 RUU KUHP secara cermat menyatakan 

“Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I”

Maka perbuatan yang membiarkan unggasnya masuk di tanah yang telah ditaburi benih atau kebun atau tanaman yang menyebabkan dapat diinjak-injak unggas, tentu menimbulkan kerugian bagi pemilik benih atau kebun atau tanaman karena bagaimana jika bibit tersebut dipersiapkan untuk tumbuh? Setelah tumbuh tentu akan dimakan atau dijual, bagaimana jika karena perbuatan unggas tersebut jangankan hasilnya yang akan dijual, dimakanpun tidak bisa karena tidak bisa tumbuh dengan baik, sedangkan benih tersebut sudah rusak sejak awal? 

Maka dari itu anda harus melihat berbagai sisi dari aturan perundang-undangan yang dibuat, satu sisi memang benar kenapa negara sampai turun mengurusi unggas tetangga? kenapa tidak fokus ke tindak pidana berat lainnya? 

Pernyataan tersebut mungkin harus diluruskan. Pertama bahwa sebelum adanya RUU KUHP ini, dalam KUHP yang lama juga telah diatur mengenai unggas yang terdapat dalam pasal 548 KUHP yang menyatakan “barang siapa tanpa wewenang, membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, ditanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Sehingga pasal pengenai unggas tetangga yang menyebabkan ruginya pemilik bibit bukanlah hal yang baru dan telah terdapat dalam KUHP sebelum RUU KUHP, yang membedakan adalah pidana dendanya dimana KUHP, pidana denda sebesar 225 rupiah dan dalam RUU KUHP sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jumlah ini hanya menyesuaikan dengan nilai rupiah saat ini.

Kedua mengenai kenapa unggas tetangga harus diurus oleh negara? Karena tetangga yang dirugikan tersebut merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak nya dalam hidup dan bertetangga dengan sesama masyarakat lainnya agar tentram dan tidak dirugikan, selain itu juga tujuan dasar dibuatnya undang-undang hukum pidana yaitu untuk mengatur tindak tanduk perbuatan manusia agar tidak merugikan manusia lain sehingga adanya sanksi yang memaksa dari hukum pidana itu sendiri.

Sanksi dalam pasal 287 RUU KUHP yaitu: kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kembali pada sanksi hukum pidana yang memaksa sehingga pihak yang dirugikan punya dasar untuk mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang dan punya tujuan pelaporan yaitu ganti kerugian yang akan didapat dari kerugian yang rasakan karena unggas tetangga. 

Lain halnya jika unggas tetangga masuk kerumah atau ke teras hanya sekedar lewat atau mungkin membawa segerombolan temannya dirumah tetangga atau diteras tetangga, dimana rumah tetangga tersebut tidak terdapat tanaman yang telah di taburi benih atau kebun atau tanaman maka hal tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Perlu juga disampaikan bahwa jika anda mendengar kata-kata “perbuatan itu adalah perbuatan pidana dalam undang-undang hukum pidana” tidak serta merta seseorang tersebut di pidana penjara karena dalam hukum pidana itu sendiri ada berbagai macam-macam pemidanaan seperti yang tertera dalam KUHP sekarang yang masih berlaku yaitu pasal 10 yaitu:

A. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

B. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Atau dalam RUU KUHP berdasarkan pasal 64 Pidana terdiri atas: (a) pidana pokok, (b) pidana tambahan; dan (c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: (a) pidana penjara, (b) pidana tutupan, (c) pidana pengawasan, (d) pidana denda; dan (e) pidana kerja sosial.

(2)  Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Sehingga anda bisa lihat dan pahami macam macam pemidanaan dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana bisa saja dikenakan pidana penjara atau pidana denda dan juga kerja sosial, tergantung pada pasal yang dikenakan.

 

Semoga artikel ini dapat membantu anda untuk memahami Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

*) Penulis adalah Fadilah Sri Elvianita Harum S.H., M.H., M.Kn

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by