KELALAIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DALAM PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI, DAPAT DIPIDANA!

Jumat, 27 September 2019

KERUGIAN DALAM PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

Kelalaian dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dipidana. Menganut pada teori kesalahan, terdapat 2 komponen penting yaitu dolus yang artinya kesengajaan dan culpa yang artinya kelalaian/kealpaan. Teori dalam culpa ini menyatakan bahwa seseorang yang karena kealpaannya menimbulkan korban pada perbuatan kealpaannya tersebut dapat di pidana.

Ini menjadi penting untuk dipahami karena dengan dikenalnya kealpaan dalam hukum pidana menjadikan seseorang yang meskipun tidak secara niat melakukan suatu perbuatan pidana namun karena kelalaiannya menimbulkan korban menyebabkan seseorang tersebut dapat di proses melalui peradilan pidana. Yang meskipun akhirnya yang menentukan seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak yaitu hakim, namun sebelum sampai ke meja persidangan akan melalui proses peradilan pidana yaitu penyelidikan-penyidikan, penuntutan dan akhirnya sampai ke meja hijau pemeriksaan pengadilan.

Dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal pemidanaan dalam konteks lalai atau kealpaan yaitu “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama (1) satu tahun”. Namun di Indonesia dikenal asas lex special dimana undang-undang yang khusus mengenyampingkan yang umum, sehingga untuk menyelesaian permasalahan mengenai tindakan dokter atau dokter gigi ini harus mengacu kepada aturan khusus kedokteran yaitu Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pasal 66 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa ayat (1)“setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” dan ayat (3) Pengaduan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”. Dimana perbuatan merugikan yang dimaksud pada ayat (3) tersebut mengacu pada schuld atau kesalahan dalam tindak pidana yang dikenal kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian.

Ketika adanya kepentingannya dirugikan tetap dapat diajukan ke pengadilan baik dugaan tindak pidana maupun gugatan ganti kerugian dalam perdata, hal ini diperkuat juga menyusul di tolaknya permohonan judicial review para dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) yang menyatakan keberatan dengan adanya pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikarenakan “tidak memberikan kepastian hukum, para pemohon sebagai dokter atau dokter gigi tetap dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana maupun pengadilan perdata, meskipun sebelumnya oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin, dengan kata lain seorang dokter atau dokter gigi yang telah diperiksa oleh MKDKI dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin, ternyata masih dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana maupun pengadilan perdata”.

Penulis juga tidak menyalahkan apa yang dimaksud oleh para pemohon sebagai dokter atau dokter gigi tersebut karena MKDKI sebagai Majelis Kehormatan yang mampu menilai apakah ada pelanggaran etik atau tidak, tentu memiliki kemampuan khusus untuk dapat menilai perbuatan tersebut melanggar disiplin dokter atau tidak, meskipun menjadikan pihak pasien atau korban merasa sangat dirugikan ketika MKDKI menyatakan tidak bersalahnya para dokter atau dokter gigi.

Namun disisi lain dengan hanya menggunakan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) tidak cukup adil bagi pihak pasien sebagai korban, dikarena majelis kehormatan pun masih bagian dari dokter atau dokter gigi. Seyogyanya untuk mengetahui benar atau tidaknya seseorang, lalai atau sengajanya seseorang harus menggunakan lembaga yang independen, dimana di Indonesia telah di sediakan lembaga independen tersebut yaitu peradilan pidana yang nanti akan ditemukan pembuktian didalamnya. Hal ini tentu menjadi adil, karena selain peradilan yang dilakukan terbuka untuk umum, pasien sebagai pihak yang lemah dapat menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang menguntungkan mereka.

KERUGIAN DALAM PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menjelaskan mengenai perbedaan antara etika/kode etik, disiplin profesi dan norma hukum yang dijadikan sebagai dasar putusannya mengapa permohonan para pemohon di tolak. “Pada dasarnya etika/kode etik, disiplin profesi dan norma hukum adalah sebuah kaidah atau tata nilai yang memberikan arahan bagi manusia untuk berperilaku baik dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu perbedaan antara etika dan norma hukum adalah pada kekuatan mengikat dan sanksinya. Kekuatan mengikat etika terhadap manusia relatif lemah bahkan dapat dikatakan mengandalkan sifat sukarela. Hal ini berkaitan dengan jenis sanksi dari etika yang relatif sulit untuk dipaksakan penerapannya. Norma hukum memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi manusia karena norma hukum memiliki mekanisme untuk memaksakan sanksi bagi pelanggarnya dengan menggunakan kekuatan Negara”.

“Menimbang bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan kedokteran umum maupun kedokteran gigi adalah memuliakan kehidupan manusia. Posisi ilmu pengetahuan kedokteran menjadi istimewa, setidaknya dihadapan hukum, karena ilmu kedokteran dan praktiknya memiliki kaitan yang signifikan dengan kesehatan bahkan kehidupan/keselamatan manusia. Mahkamah sependapat dengan Presiden/Pemerintah yang menyatakan bahwa keistimewaan atau kekhasan profesi dokter dan dokter gigi adalah adanya “pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan”. Keistimewaan tersebut terlihat manakala seseorang yang bukan dokter atau dokter gigi melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia, maka tindakan yang demikian dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Sudah sewajarnya profesi dokter atau dokter gigi diatur secara istimewa. Dengan demikian selain diatur secara etika, profesi dan praktik profesi kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur pula menurut hukum”.

“Hal mendasar dari keberadaan kode etik yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah perlindungan hukum untuk pasien (sebagai konsumen medis) adalah bahwa kode etik tidak memiliki sanksi yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, atau risiko dari kesengajaan tindakan dokter atau dokter gigi yang menimbulkan kerugian bagi pasien”. Dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata selama terkait dengan tindakan profesi kedokteran harus dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran. Artinya standar penilaian terhadap tindakan/asuhan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata KUHP pada umumnya melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan”.

Pendapat mahkamah menurut penulis sudah jelas terkait mengenai permasalahan apakah hanya kesengajaan yang dapat dipidana atau kealpaan juga dapat dipidana? hal ini harus dilihat dari standar tindakan profesi kedokteran yang dilakukan dalam lingkup profesi kedokteran dan tidak semata-mata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Jika yang dilakukan dokter dan dokter gigi diluar standar profesi kedokteran, maka yang dilakukan baik kesengajaan maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau korban mengacu pada Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran “Pengaduan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”. Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disampaikan “yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang secara langsung mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Termasuk juga dalam pengertian “orang” adalah korporasi (badan) yang dirugikan kepentingannya”. Sehingga konteks “mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi” tidak dipermasalahkan baik kesengajaan ataupun kealpaan, jika ada kerugian maka dapat dipidanakan maupun gugatan ganti kerugian dalam keperdataan.

Disisi lain adanya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 29 yang menyatakan “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Aturan ini sejajar dan tidak lepas dari Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ayat (1) “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Ketika ditemukan adanya kelalaian oleh dokter atau dokter gigi maka harus diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu menurut pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Artinya jika tidak ditemukan kesepakatan dalam mediasi tersebut dan pasien tetap merasa dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi maka berdasarkan pasal 66 ayat (3) diberikan hak untuk melaporkan secara pidana dan/atau mengajukan gugatan keperdataan untuk meminta ganti kerugian.

Selain dapat dipidananya dan digugat ganti kerugian secara keperdataan kepada dokter atau dokter gigi yang karena baik kesalahan maupun kealpaan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pasien atau korban, adanya juga Pasal 46 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”. Sehingga selain orang perorangan sebagai individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, dapat juga diajukan pertanggung jawaban kepada rumah sakit sebagai badan hukum untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakitnya.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

*) Penulis adalah Fadilah Sri Elvianita Harum S.H., M.H., M.Kn

1 thought on “KELALAIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DALAM PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI, DAPAT DIPIDANA!”

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by