Hati-hati Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dapat di Pidana!

 

Pada dasarnya sebelum adanya Undang-Undang mengenai Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pencemaran nama baikdan SARA, pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengaturnya.

Bab XVI mengenai penghinaan, Pasal 310 KUHP menyatakan:

  1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP menyatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Namun setelah adanya aturan khusus mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan SARA yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka aturan di dalam KUHP tersebut diatas di kesampingkan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis atau “aturan yang khusus mengenyampingkan yang umum” yang artinya jika adanya suatu aturan hukum dimana diatur di dalam Undang-Undang Tindak pidana Umum dan diatur juga dalam Tindak Pidana Khusus maka Undang-Undang Khusus tersebut lah yang dipakai.

Hal ini perlu diketahui, pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang ITE sebelum tahun 2008, tertutama pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, mengacu pada aturan induk atau aturan pokoknya yaitu KUHP.

Pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eleketronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Sedangkan ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU ITE, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam 28 ayat (2), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Banyaknya pihak yang menyayangkan adanya UU ITE karena semakin kesini semakin banyaknya pihak-pihak yang ditangkap dan diadili dikarenakan menyampaikan aspirasinya di sosial media.

Pada dasarnya penyampaian pendapat, mengeluarkan cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau mengekspresikan apa yang dirasakan merupakan hal yang sah-sah saja karena berdasarkan Pasal 28 F UUUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Keterangan Ahli Rudi Rusdiah dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan:

“Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya terlalu umum, singkat dan tidak detail. Dilihat dari asas dan tujuan sebuah undang-undang seharusnya setiap Pasal dan ayat harus pasti, jelas serta harus detail materi dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum. Pasal dan ayat UU ITE a quo dapat dimanfaatkan aneka ragam motif termasuk komersial dengan melakukan interprestasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi yang sangat berat yaitu dengan denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara”.

Namun di satu sisi perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau SARA didepan umum atau media sosial harus diatur. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan pemerintah sebagai pihak Termohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“karena pada dasarnya “Bahwa salah satu tujuan undang-undang yaitu sebagai barometer atau ukuran pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersumber dari konstitusi itu sendiri (hak-hak konstitusional), akan tetapi dilain pihak undang-undang juga berperan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari pihak-pihak yang wajib mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta”.

“Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harkat dan martabat setiap orang adalah tak ternilai harganya (immaterial). Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilanfan kepercayaan dari publik sepanjang hidupnya, tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan juga terhadap nama baik keluarganya. Demikian pula halnya dalam lingkup kehidupan keperdataannya, banyak relasi, mitra yang akan berpikir kembali untuk menjalin kerjasama atau membuat perikatan denga orang tersebut”.

“Bahwa perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah “penghinaan”. Tidak ditemukan definisi penghinaan dan penjelasan pengertian dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP yang memuat arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP. Namun demikian, melalui tafsiran sistematik, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari perumusan unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam KUHP, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”.

Sehingga dalam pertimbangan hukumnya, hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan:

“Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengung-dengungkan nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada titi terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu, karenanya, konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).

Disisi lain perlu dipahami juga mengenai apa yang dimaksud “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” dalam unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hal ini menjadi penting dikarenakan kata tersebut tidak berasal dari kata-kata hukum atau bahasa hukum, membutuhkan ahli dibidang ITE untuk mengartikan apa yang dimaksud “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses”.

Menurut Ahli Andika Triwidada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengatakan “pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi”.

“Membuat dapat diakses yaitu dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan”, sebagaimana pendapat Ahli Andika Triwidada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Dan yang terpenting disampaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dalam konteks pemidanaan terhadap Pencemaran Nama baik disyaratkan adanya aduan. “bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga di perlakukan terhadap perbuatan yang dilarang sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”.

Sehingga berdasarkan penjelasan dan penjabaran tersebut diatas dengan mengaitkan KUHP, UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang berasal dari adanya permohonan judicial review dari para pihak yang merasa di rugikan dengan adanya UU ITE terkhusus pada Pasal 27 ayat (3) dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu “Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhan”, maka dengan putusan tersebut sekaligus dinyatakan bahwa:

“Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap memiliki eksistensi untuk menjerat pelaku yang melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dengan sengaja dan tanpa hak sehingga dapat diaksesnya Informasi Eleketronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

“Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada dasarnya tidak melanggar kepentingan siapapun namun sebaliknya melindungi kepentingan orang-orang yang di permalukan harkat dan martabatnya di muka umum, karena konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada dasarnya untuk melindungi seseorang dari suatu penghinaan dan pencemaran nama baik di muka umum”.

“Bahwa selain itu juga Pasal 27 ayat (3) UU ITE disyaratkan harus adanya aduan terlebih dahulu untuk dapat diselesaikan dalam ranah pidana, hal ini menjadi penting dipahami sehingga hanya orang-orang yang dirugikan saja yang dapat melapor ke pihak berwajib”.

Semoga artikel ini dapat membantu anda untuk memahami Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Penulis: Fadilah Sri Elvianita Harum, S.H., M.H., M.Kn

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by