HAK ASUH ANAK APAKAH SELALU JATUH KETANGAN IBU?

HAK ASUH ANAK APAKAH HARUS SELALU JATUH DITANGAN IBU?
Berbicara mengenai hak asuh anak, tidak heran jika hak asuh anak jatuh ke tangan sang ibu, hal itu dikarenakan sudah menjadi pemahaman umum masyarakat bahwa anak pasti dekat dengan ibunya karena ibu yang mengandung, ibu juga yang melahirkan dan mengasuh anaknya dengan sepenuh hati. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana jika ayah ibu bercerai? kepada siapa hak asuh tersebut jatuh? apakah ayahnya atau ibunya?
Berdasarkan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan “anak dibawah 12 tahun hak asuh jatuh pada ibunya, namun setelah lewat dari 12 tahun anak diberikan kebebasan untuk memilih mau ikut ke siapa”.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam diatur juga mengenai bagaimana pengasuhan anak jika orang tua memutuskan bercerai dalam KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 229 KUHperdata mengatakan “Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua”.

Selain dalam diatur dalam KUHPerdata tersebut diatas, diatur juga pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Pasal 41 menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  • Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
  • Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  • Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sehingga pertanyaan besar dalam pembahasan ini adalah apakah selama dibawah 12 tahun hak asuh anak pasti jatuh ketangan ibunya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? Disis lain dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan kepada siapa hak asuh anak jatuh jika anak masih dibawah umur? karena yang tertera pada KUHPerdata hanyalah “Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak” namun tidak ditentukan yaitu ibu seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyampaikan

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Harus pahami terlebih dahulu, ketika hukum hanya menyatakan hal demikian diatas, itulah tugas hakim yang mulia, tidak serta merta menerapkan pasal jika dirasa pasal tersebut pada saat diterapkan nantinya hanya menyengsarakan anak dan ibu/ayah yang dirugikan dari perbuatan salah satu pihak tersebut.

Seperti contoh, alasan perceraian yaitu akibat istri selingkuh, istri tidak benar dan lalai mengurus anak karena sering pulang tengah malam atau pulang pagi, istri mabuk mabukan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pertanyaannya apakah pantas seorang istri tersebut diberikan hak asuh anak?

Maka dengan alasan tersebut yang terbukti dipersidangan dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh suami atau keluarga, dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk tidak menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum 12 tahun hak asuh jatuh ketangan sang ibu.

Searah dengan penjelasan tersebut diatas dalam KUHPerdata meskipun tidak ditentukan dalam Pasal kepada siapa hak asuh diberikan namun “Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak” dimana nanti ditetapkan sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang disampaikan diatas.

Sama halnya dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga hanya menyatakan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Meskipun juga tidak adanya keterangan yang menyatakan hak asuh jatuh ketangan ibunya, namun ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, kepada siapapun nantinya hak asuh diberikan. Yang pasti bahwa jika dikaitkan dengan contoh diatas, maka dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hak asuh kepada ayahnya.

 

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Penulis: Fadilah Sri Elvianita Harum S.H., M.H., M.Kn

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by