KASUS - KASUS YANG PERNAH DITANGANI

  1. Perlindungan Husum Rahasia Dagang Dalam perjanjian Kerjasama Waralaba yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (kasus coffe toffee).
  2. Legal Memorandum “Jual Beli Tanah yang Sedang Sengketa”.
  1. Kasus Tindak Pidana Korupsi;
  2. Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Pejabat Negara di Tanjung Priuk;
  3. Tindak Pidana penipuan pembelian tas bermerek melalui online;
  4. Tindak Pidana penipuan “gesek kartu kredit”;
  5. Tindak Pidana Penipuan berbasis bisnis kos-kosan mewah;
  6. Tindak Pidana Penipuan dalam dana talangan pihak ke 3 (tiga) di Badan Perkreditan Rakyat (BPR);
  7. Tindak pidana Penipuan dan Perbuatan Melawan hukum menjanjikan penjualan komplek perumahan diatas tanah sengketa;
  8. Sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari tanah girik yang belum pernah dilakukan jual beli terhadap pihak manapun, namun telah berdiri perusahaan-perusahan besar diatas tanah tersebut;
  9. Sengketa pendirian tower pemancar sinyal internet diatas tanah hak milik orang lain;
  10. Sengketa kepemilikan tanah diatas “Mata Air” di Enrekang, Sulawesi Selatan;
  11. Sengketa kepemilikan Hak Milik Atas Tanah diatas Hak Guna Bangunan milik Perusahaan, sebagai pihak juga yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Jasa Marga;
  12. Sengketa kepemilikan tanah dalam kasus Kelapa Sawit di Padang, Sumatera Barat;
  1. Pembuatan perjanjian Perusahaan (BUMD) dan Perusahaan (swasta) dalam hal jual beli kapal “Tag Bout”;
  2. Review Perjanjian mengenai jaminan pembelian kapal “Tag Bout” antara perusahaan (swasta Indonesia) dengan perusahaan (swasta Singapura) Indonesia – Singapura;
  3. Membuat perjanjian antara orang perorangan mengenai tower pemancar sinyal internet;
  4. Perjanjian antara badan hukum (CV) dengan orang perorangan dalam hal melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja (SPK); 

  5. Pembuatan beberapa kontrak dalam bidang kontraktor, perjanjian kerjasama antara perusahaan property dengan karyawan;
  6. Perjanjian orang perorangan dalam hal pemilik restoran dengan karyawan (perjanjian buruh dengan majikan); 

  1. Penerapan “know your costumer” dalam lembaga keuangan di Indonesia, sebagai pencegahan tindak pidana pencucian uang;
  2. Kajian pelunasan hutang melalui Hak Tanggungan dan Perlawanan Sita Jaminan (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo 211/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim)”.
  3. Implementasi proses penyelesaian kasus tindak pidana Penggelapan melalui mekanisme keperdataan;
  4. Analisis putusan Hak Paten No. 075/PK/Pdt.Sus/2009 dalam tingkat peninjauan kembali yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 

  5. Penerapan Politik Hukum Dan Asas Kepastian Hukum Yang Dijadikan Pedoman Pada Pembentukan Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia berbanding lurus dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3641K/Pdt/2001 TERTANGGAL 11 SEPTEMBER 2002;
  6. Penerapan Asas Pemberian Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Antara Debitor dan Kreditor Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU Mengenai Syarat-Syarat Pailit;
  7. Pembatalan Putusan Pailit Akibat Adanya Utang Yang Tidak Dapat di Buktikan Secara Sederhana Dalam Perjanjian kerjasama (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012);
  8. Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Perusahaan;
  9. Hak Suara kreditor Separatis Mengenai Persetujuan Pengajuan Upaya Perdamaian Dalam Hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004;
Success Handle Client
First Consultation
Prepare Handling
1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by