Bagaimana Penyelesaian KDRT? mengingat KDRT adalah ranah (privat)

Perlu diketahui sebelum membahas mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dalam hukum, konteks “keluarga” dianggap sebagai ranah privat dimana setiap perbuatan yang terjadi dalam keluarga menjadi ranah perdata dan penyelesaiannya pun tertutup untuk umum di Pengadilan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Seperti misalnya mengenai “perceraian”. Karena perceraian merupakan ranah keluarga atau privat maka penyelesaiannya pun tidak mengenal yang namanya kepolisian dan/atau kejaksaan. Penyelesaiannya langsung ke Pengadilan dan menghadap kepada Majelis Hakim. Selain itu proses persidangannya pun tertutup oleh umum, dimana tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan masuk selama persidangan kecuali dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara perceraian tersebut.

Hal ini menjadi dilema ketika KDRT sekarang menjadi ranah publik dalam penyelesaianya karena Undang-Undang mengatakan demikian. Tidak bisa diterima begitu saja karena di Indonesia sangat kental mengenai budaya timur yang mengilhami “tidak pantas jika permasalahan keluarga orang lain menjadi tau, tidak sepantasnya orang lain menyelesaikan permasalahan keluarga apalagi sampai melibatkan penegak hukum” pemahaman seperti itulah yang menyebabkan meskipun KDRT telah dinyatakan sebagai hukum publik namun hanya sedikit yang berani untuk melaporkannya, karena kembali lagi dalam konteks public yang dianggap semua orang berhak untuk mengetahui permasalahan rumah tangga seseorang.

Kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) telah memiliki aturan hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di ilhami dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pasal-pasal mengenai penganiayaan mulai dari Pasal 351 KUHP dan pasal-pasal seterusnya mengenai penganiayaan dan diperluas cakupannya dalam UU Penghapusan KDRT baik dari segi sebab maupun akibat yang ditimbulkan yang mana konteks KDRT tidak hanya menyerang fisik, namun juga bisa menyerang psikis dan seksualitas karena perbuatan ini tidak lepas dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap Martabat Kemanusiaan.

Pada dasarnya Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Penghapusan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuaan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terdapat 3 (tiga) komponen besar yang menjadi fokus Undang-Undang ini, (1) bagaimana perlindungan korban KDRT, (2) bagaimana pencegahan terhadap KDRT dan (3) bagaimana menindak pelaku KDRT.

Perlindungan yang dapat dilakukan terhadap korban berdasarkan Pasal 10 UU Penghapusan KDRT yaitu:

  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Pencegahan KDRT tertera dalam Pasal 11 UU Penghapusan KDRT yang menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Pencegahan dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender, berdasarkan Pasal 12 UU Penghapusan KDRT.

Yang terakhir mengenai “menindak pelaku KDRT” berdasarkan Bab VIII Pasal 44 mengenai “kekerasan fisik” yaitu:

(1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

(2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimakud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

(3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 45 mengenai “kekerasan psikis” dalam lingkup rumah tangga yaitu:

(1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

(2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 mengenai “kekerasan seksual” dalam lingkup rumah tangga yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual merupakan delik aduan berdasarkan pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Penghapusan KDRT, dimana hanya korban saja yang dapat melaporkan tindak pidana tersebut.

Seperti pada artikel sebelumnya mengenai “pencurian dalam keluarga” telah saya jelaskan apa itu delik aduan. Pada delik aduan, hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Itulah alasan mengapa meskipun adanya pihak yang melihat terjadinya KDRT disuatu keluarga tidak banyak yang bisa dilakukan karena harus dari korban itu sendiri yang melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan di Indonesia sangat menghargai dan mengikuti budaya timur yang mana budaya timur sangat memegang erat pernyataan bahwa setiap masalah keluarga tidak pantas diketahui oleh banyak orang apalagi sampai masuk ke penegak hukum. Diilhami dari budaya yang berkembang tersebut sehingga Undang-Undang Penghapusan KDRT mengharuskan adanya aduan dari korban untuk dapat di lanjutkan pemeriksaan oleh penegak hukum.

Korban lah yang punya hak untuk menentukan apakah permasalahan yang ia hadapi akan di “ikhlaskan” begitu saja atau ingin memberikan efek jera kepada pelaku mengingat pelaku merupakan keluarga sendiri yang terikat baik darah maupun perkawinan.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by