Apakah dalam berbisnis cukup dengan perjanjian dibawah tangan?

Pada dasarnya perjanjian penting dibuat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum dan/atau untuk mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut karena didalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang mengikat baik pihak pertama, pihak ke dua dan juga pihak ke tiga yang berkaitan.

Dalam dunia bisnis, perjanjian menjadi sangat penting untuk menjaga keamaan dikemudian hari karena pada dasarnya perjanjian dibuat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Bisnis merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi dengan tujuan mengambil keuntungan di dalamnya. Sehingga tidak heran jika banyak pebisnis yang sangat memperhatikan komponen perjanjian yang mereka buat, semata-mata agar bisnis yang dilakukan tidak mendapat kendala dikemudian hari yang disebabkan relasi bisnis atau karyawan yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Perjanjian beda dengan surat pernyataan. Ringkasnya, surat pernyataan adalah surat yang hanya menyatakan kehendak si pembuat pernyataan dan hanya mengikat terhadap si pembuat surat pernyataan tersebut. Namun dalam perjanjian mengikat kedua belah pihak dan pihak ke 3 yang berkaitan dan tercantum dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya tiap-tiap perjanjian yang dibuat selama disetujui atau disepakati kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya. Karena syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berangkat dari syarat yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sudah selayaknya pihak-pihak yang ingin melakukan bisnis memperhatikan hal tersebut.

Selanjutnya pertanyaan yang muncul, apakah cukup hanya dengan dibawah tangan? atau perlu di depan notaris?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan saya bagi dalam beberapa kategori.

Pertama, meskipun dibawah tangan atau tidak di depan notaris, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak selama perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hemat penulis permasalahan bukan ada pada perjanjian di depan notaris atau tidak, namun terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mengerti apa yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pada akhirnya perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum.

Kedua mengenai apa sebenarnya akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat didepan notaris dan tidak dibuat didepan notaris? hal ini sebenarnya menjadi penting jika pada akhirnya para pihak bersengketa, bermasalah dan sampai masuk ke meja hijau pengadilan. Kedudukannya ada pada proses pembuktian dalam pengadilan Perdata. Jika dalam hal melakukan pembuktian para pihak mengajukan bukti yang dibuat didepan notaris maka bukti perjanjian tersebut tidak dapat di elak-kan oleh hakim, dengan kata lain perjanjian tersebut harus diterima sebagai bukti otentik suatu perbuatan hukum oleh hakim.

Namun jika perjanjian tersebut dibuat tidak di depan notaris maka para pihak yang bersengkata harus “lebih extra” membuktikan di depan hakim, kenapa dikatakan lebih extra? dikarenakan komponen isi perjanjian tidak di saksikan oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang/pihak ke 3 sehingga hakim dalam hal melihat perjanjian tersebut tidak terikat untuk mempercayai isi perjanjian begitu saja.

Dengan begitu para pihak yang tidak membuat perjanjian di depan notaris, harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan argumen saudara di depan Pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya apakah dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris serta merta membuat pihak yang dirugikan pasti menang dan pihak yang merugikan serta merta kalah?

 

Tidak juga karena untuk melihat suatu kasus tidak cukup dengan melihat isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat merupakan 1 dari banyaknya bukti yang dibutuhkan di depan pengadilan untuk membuktikan argument saudara, selain itu juga harus dikaitkan baik dari duduk permasalahan/kasus posisi dari awal sampai adanya kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak. Yang terpenting adalah pihak sebagai yang dirugikan mampu membuktikan bahwa benar adanya kerugian nyata yang dialami akibat perbuatan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya, apakah perjanjian dapat diartikan sebagai Undang-Undang atau aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak?

            Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sehingga berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas maka perjanjian yang dibuat, ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak mengikat dan berlaku menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuat.

Bagaimana jika perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani para pihak namun salah satu pihak dipaksa menandatanganinya?

 

Berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiada suatu perbuatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Sehingga jelas berdasarkan penjelasan tersebut diatas, suatu perjanjian yang dibuat karena adanya paksaan dari salah satu pihak membuat perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ataupun batal demi hukum.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Penulis: Fadilah Sri Elvianita Harum, S.H., M.H., M.Kn

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by