Apa arti Putusan Mahkamah Konstitusi yang “final dan binding”?

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa Pasal yang disempurnakan seperti bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan penjelasan kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi setelah di putus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 24 C UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Permohonan yang di ajukan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi untuk di adili yaitu hanya sebatas mengenai”:

  1. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
  2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pembubaran Partai Politik;
  4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 10 (1) mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (c) memutus Pembubaran Partai Politik (d) memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakin putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding)”.

Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan” sedangkan frase “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Sehingga dapat dipahami frase “final” dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yaitu telah tertutupnya segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang. (Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009).

Menurut penulis maksud dalam penjelasan Pasal 10 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: pada frase “final” dimaksudkan tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh atau tidak berikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan upaya hukum (sehingga dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir).

Berbeda pada peradilan pada umumnya baik secara Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal adanya upaya hukum yaitu upaya hukum Banding, upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dan “sifat mengikat” berarti Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak yang sedang berperkara pada saat itu, tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sehingga berdasarkan apa yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itulah mengapa seketika diputusnya suatu perkara pada Mahkamah Konstitusi seketika itu juga putusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

 

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk saudara semua sebagai pembaca yang baik.

Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan silahkan juga berikan masukan mengenai materi apa yang ingin saudara baca dalam artikel saya selanjutnya.

Terima Kasih.

Penulis: Fadilah Sri Elvianita Harum, S.H., M.H., M.Kn

Leave a Reply

1
Hi, ingin konsultasi mengenai hukum?
langsung klik disini ya
Powered by